MENUJU MASA DEPAN ACEH SELATAN

YANG LEBIH BAIK

Berikut ini dicoba uraikan beberapa masalah mendasar yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, dicoba uraikan juga beberapa pemikiran tentang pemecahan masalah. Pada intinya semua pemecahan masalah yang ditawarkan membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan akurat dari Pemda Aceh Selatan.

A. Permasalahan

1. Keterbatasan Lahan Untuk Daerah Budidaya

Dengan berdirinya Kabupaten Singkil dan kondisi alami Kabupaten Aceh Selatan yang berbukit-bukit, maka areal yang sesuai untuk budidaya, yang umumnya berada pada kemiringan <40% dan bukan rawa gambut, adalah sangat terbatas yaitu hanya sekitar 44.787,50 ha atau hanya sekitar 7,5% dari luas daerah Aceh Selatan (data sementara).

2. Beban Penduduk Yang Tinggi,

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1997 adalah sekitar 400.000 jiwa (dua kali lipat penduduk Aceh Tenggara). Kalau dibandingkan dengan lahan yang sesuai untuk budidaya, maka kepadatan penduduk tersebut menjadi sangat tinggi.

3. Bencana Alam

Bencana alam, terutama sekali banjir dan tanah longsor, sudah mulai sering melanda Aceh Selatan. Hal ini selain mengancam jiwa penduduk, juga punya kaitan langsung dengan kerugian ekonomi, seperti rusaknya sarana dan prasarana, sawah, dll.

4. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Potensi Daerah

Beberapa potensi daerah, seperti kawasan pantai dan laut, ekowisata, kawasan budidaya, dll, belum termanfaatkan secara optimal.

5. Penebangan Liar dan Keamanan Lahan eks HPH

Masalah penebangan liar di Kabupaten Aceh Selatan dewasa ini adalah salah satu masalah yang serius terutama sekalai dalam kaitannya dengan euforia reformasi. Selain itu, keamanan lahan eks HPH juga sangat terancam dan memerlukan perencanaan alih fungsi kegunaan.

B. Pendekatan Pemecahan Masalah

1. Salah satu jalan mengatasi keterbatasan lahan untuk budidaya adalah melalui intensifikasi pemakaian lahan dan melakukan pengalihan sistem ekonomi dari land based economy menjadi non land based economy, seperti Ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, perikanan, peternakan dan industri kecil pertanian dan hasil hutan. Kesemua sektor di atas tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan prasarana baik teknis, ekonomi, dan sosial. Oleh sebab itu, pengembangan sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan sektor-sektor ekonomi yang disebutkan di atas

2. Beban penduduk yang tinggi ini masih memungkinkan untuk ditampung Kabupaten Aceh Selatan selama tatanan ekonomi dapat di arahkan kepada intensifikasi dan peralihan kepada non land based economy. Selain itu, invesatasi pada Sumberdaya Manusia juga perlu terus dilakukan sehingga dapat membuka berbagai peluang ekonomi daerah dan luar daerah. Investasi pada bidang kepemudaan, terutama pelajar SLTA, perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka memasuki pendidikan tingi baik di Aceh maupun luar Aceh. Harapannya, dengan keluarnya mereka dari Ach Selatan, sebagian dari mereka akan memperoleh kehidupan yang lebih baik di luar daerah (hal serupa sangat umum ditemukan pada masyarakat Minangkabau). Keberhasilan mereka diluar daerah, pada gilirannya diharapkan dapat ikut memajukan daerah Aceh Selatan.

3. Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh rusaknya sistem penyangga kehidupan (life-support system) pada hutan yang ada di Kabupaten ini. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh penebangan hutan yang berlebihan terutama sekali pada lahan dengan kemiringan di atas 40%. Untuk menghentikan banjir dan tanah longsor, eksploitasi hutan secara terutama pada lahan dengan kemiringan >40% harus dihentikan. Rusaknya hutan dan bencana alam yang terjadi telah menimbulkan dampak negatif terhadap potensi ekonomi daerah seperti rusaknya sarana dan prasarana termasuk rusaknya sawah dan potensi ekowisata.

4. Kabupaten Aceh Selatan mempunyai potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama sekali potensi laut dan pantai, ekowisata, dan hasil Hutan Bukan Kayu. Potensi-potensi ini diperkirkan dapat membantu menunjang pembangunan Aceh Selatan di masa mendatang. Untuk keperluan ini, perlu segera dibuat studi inventory untuk mengetahui berapa besar potensi dan bagaimana sistem pemanfaatannya.

5. Penebangan liar yang selama ini terjadi, selain dikarenakan dorongan dari pihak-pihak tertentu yang bersedia menampung kayu curian, juga dipicu oleh kehadiran HPH. Masyarakat setempat berpikir kalau HPH yang umumnya dimiliki oleh pihak luar boleh melakukan esploitasi hutan, kenapa penduduk setempat tidak boleh. Penebangan liar memiliki implikasi yang sangat serius terhapap kerusakan hutan. Oleh sebab itu, selain penertiban para penebang liar, kehadiran HPH di Kabupaten Aceh Selatan juga perlu dikaji ulang.

Selanjutnya perlu dipikirkan untuk memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan eks HPH secara berkelanjutan. Eks HPH, selain sebagian harus dikembalikan kepada funsgi lindung, bisa dipakai oleh masyarakat sebagai sumber kayu dan hasil hutan bukan kayu. Khusus untuk pemanfaatan kayu, perlu dilakukan inventori secara hati-hati untuk menentukan berapa banyak kayu yang boleh di ambil dari setiap hektar hutan eks HPH tersebut. Dalam pemanfaatan kayu oleh masyarakat, maka harus juga disiapkan institusi masyarakat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Institusi ini bisa dalam bentuk kelompok kerja ataupun koperasi.

Khusus untuk Hasil Hutan Bukan Kayu, selain dapat dimanfaatkan dari potensi yang sudah ada, harus pula diupayakan untuk meremajakan kembali sehingga hasilnya dapat terus berkelanjutan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini dapat dilaksanakan melalui program hutan kemasyarakatan.

6. Selain dari hal-hal yang disebutkan di atas, kabupaten Aceh Selatan juga sudah harus memikirkan pemenuhan kebutuhan kayu bakar baik untuk masyarakat maupun industri minyak atsiri di masa depan. Untuk itu harus dilakukan perencanaan pemenuhan kayu bakar sejak dini terutama sekali melalui penanaman kembali kayu bakar. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka pengambilan kayu bakar dari hutan alam yang terus menerus akan memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hutan.

Demikianlah beberapa pemikiran dasar tentang masa depan Aceh Tenggara yang lebih baik, semoga dapat membantu.